Not known Factual Statements About agus joko pramono

Not known Factual Statements About agus joko pramono

Blog Article

Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Karena hasil audit berbeda dengan laporan sebelumnya, auditor tersebut kemudian diselidiki oleh Kejakgung. Penyelidik Kejakgung menjerat auditor tersebut dengan pasal merintangi penyidikan.

Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

The subsequent article content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted only for the initial write-up.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Dia mengaku dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan mengenai proyeksi ke depan jika memimpin lembaga antirasuah itu.

Fickar menambahkan, dalam perkara kasus korupsi PT Jiwasraya unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara sudah diperiksa di pengadilan.

"Moralitas dan nilai kebajikan harus terus menjadi kompas bagi kita dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya. 

Peserta yang dinyatakan read more lulus wajib mengikuti tahap seleksi berikutnya berupa wawancara dan tes kesehatan jasmani dan rohani.

But Agus appeared to acquire no significant pushback after he claimed he would preserve the military services from politics.

Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp sixteen,eight triliun.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.